Kabid Advokasi Guru P2G: Kurikulum Merdeka dan Chromebook Justru Jadi Faktor Utama Kemunduran
JAKARTA, 07 JUNI 2026 – Hasil evaluasi Program for International Student Assessment (PISA) tahun 2022 kembali menempatkan Indonesia dalam sorotan tajam. Dengan skor rata‑rata hanya 359 poin, capaian ini menurun signifikan dibandingkan tahun 2018 yang berada di angka 371 poin. Angka ini menjadi indikator nyata menurunnya kemampuan dasar siswa berusia 15 tahun dalam hal membaca, matematika, dan sains—tiga kompetensi krusial untuk bersaing di era global.
Penurunan kinerja pendidikan ini berlangsung berbarengan dengan masa kepemimpinan Nadiem Makarim sebagai Mendikbudristek pada periode 2021–2024. Di bawah arahannya, dua kebijakan besar digulirkan secara serentak dan menjadi identitas utama transformasi pendidikan nasional: penerapan Kurikulum Merdeka dan proyek pengadaan jutaan unit perangkat Chromebook yang menelan anggaran triliunan rupiah.
Untuk menelaah akar masalah di balik data statistik tersebut, Eddy Wijaya, pemilik sekaligus pembawa acara utama Podcast EdShareOn, mendatangkan Iman Zanatul Haeri, M.Pd.—Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G)—sebagai narasumber utama. Dalam diskusi mendalam yang direkam penuh di program tersebut, Iman membedah fakta lapangan dan analisis kritis mengapa langkah‑langkah strategis pemerintah saat itu justru dinilai berujung pada kemunduran. Berikut uraian lengkap pandangannya:
Kurikulum Merdeka: Janji Kemerdekaan Belajar, Realitas Hilangnya Pondasi Dasar
Kurikulum Merdeka diperkenalkan dengan janji besar: membebaskan siswa dari tumpukan materi yang dianggap terlalu padat, memberikan fleksibilitas, serta menyesuaikan pembelajaran dengan minat bakat. Namun, menurut pengamatan Iman Zanatul Haeri yang bersentuhan langsung dengan aspirasi para pendidik, kenyataan di sekolah berbanding terbalik dengan konsep di atas kertas.
“Peluncurannya serentak di seluruh Indonesia, tetapi persiapannya nyaris kosong. Guru tidak dibekali pelatihan berkelanjutan, panduan teknis berubah‑ubah, dan kesalahan terbesarnya: materi dasar yang seharusnya menjadi pondasi pengetahuan justru banyak dipotong atau dihapus sama sekali. Akibatnya, siswa tidak punya pegangan yang kuat. Di kelas, banyak guru akhirnya kembali ke cara lama karena bingung dengan konsep baru yang kabur dan sulit diukur. Alih‑alih memerdekakan, kurikulum ini malah membuat bingung semua pihak dan melemahkan penguasaan materi inti seperti matematika dan sains—padahal itu yang dinilai di PISA,” jelas Iman dalam dialog di EdShareOn.
Ia menegaskan bahwa penurunan skor PISA adalah dampak yang bisa diduga dari awal akibat kesalahan desain yang tidak berbasis data riil.
“Ada anggapan sederhana: kurangi materi, siswa jadi lebih paham. Padahal hasilnya justru sebaliknya; wawasan siswa jadi dangkal dan tidak utuh. Standar yang diharapkan sama rata, malah melebarkan jarak antara sekolah kota dan daerah. Angka PISA 2022 itu bukti sahih bahwa arah kebijakan ini meleset jauh. Kita ubah struktur, tapi lupa menjaga fondasinya tetap kokoh,” tambahnya tegas.
Proyek Chromebook: Triliunan Rupiah Teknologi, Tanpa Dampak Signifikan
Di saat sistem kurikulum masih beradaptasi dan penuh kebingungan, pemerintah juga menjalankan program besar lainnya: mendistribusikan jutaan Chromebook ke sekolah‑sekolah dengan biaya negara yang sangat besar. Tujuannya mulia, yakni percepatan literasi digital dan pemerataan akses teknologi. Namun, di mata Kabid Advokasi Guru P2G, pelaksanaannya gagal total dan berujung pada pemborosan.
“Laporan dari guru‑guru di berbagai daerah mengalir terus ke meja kami. Chromebook dikirim, tapi akses internet tidak ada atau sangat lambat. Spesifikasi alat sering tidak cocok dengan kebutuhan belajar, dan yang paling penting: guru tidak tahu bagaimana cara memakai alat ini supaya pembelajaran jadi lebih bermakna. Akhirnya, alat canggih senilai jutaan itu cuma tersimpan di gudang berdebu atau dipakai siswa sekadar untuk hiburan. Ini pemborosan luar biasa besar. Teknologi itu alat bantu, bukan tujuan. Di sini, teknologi cuma jadi simbol proyek mewah, tapi nol dampak buat kemampuan berpikir kritis siswa yang diuji PISA,” papar Iman Zanatul Haeri menjelaskan fakta di lapangan kepada Eddy Wijaya.
Transformasi digital yang dipaksakan tanpa ekosistem yang siap, menurutnya, hanya kosmetik belaka.
“Uang triliunan habis, tapi kemampuan dasar siswa tidak naik, malah turun. Ini bukti kita salah prioritas. Beli alat mahal, tapi lupa perbaiki isi pelajaran dan kualitas mengajarnya. Hasilnya nihil. Uang rakyat terbuang sia‑sia,” tegasnya.
Gabungan Dua Kebijakan: Resep Pasti Kemunduran Mutu
Menghubungkan data PISA dengan kedua kebijakan tersebut, Iman menarik benang merah yang menjadi poin utama pembahasan di Podcast EdShareOn.
“Korelasi antara keduanya sangat jelas dan kuat, tidak bisa ditutup‑tutupi. Saat materi dasar dikurangi habis‑habisan lewat Kurikulum Merdeka, di saat yang sama anggaran besar dialihkan ke teknologi yang tidak terpakai maksimal, maka dampaknya pasti terlihat pada kualitas lulusan. Skor PISA 2022 adalah bukti nyata reformasi era Nadiem meleset jauh. Kita ingin mengejar negara lain, tapi malah makin tertinggal karena strategi keliru. Menurut pandangan kami di P2G, Kurikulum Merdeka dan program Chromebook ini adalah paket lengkap penyebab turunnya kualitas pendidikan kita.”
Kesalahan mendasar terjadi karena perubahan sistem dilakukan secara drastis tanpa mendengar suara pelaksana di lapangan.
“Kita ubah sistem secara radikal dalam waktu singkat, tanpa riset mendalam, tanpa uji coba, dan tanpa tanya guru yang tahu kondisi aslinya. Sekarang dampaknya terlihat jelas di angka PISA. Siswa kita makin tidak siap bersaing global. Kebijakan ini merusak struktur pendidikan yang sebelumnya sudah mulai terbentuk perlahan tapi pasti,” ungkapnya.
Evaluasi Keras: Harus Berani Akui Kesalahan dan Perbaiki Arah
Menutup sesi wawancara mendalam ini di EdShareOn, Iman Zanatul Haeri memberikan penilaian akhir dan rekomendasi keras namun membangun. Eddy Wijaya menegaskan bahwa pandangan ini mewakili aspirasi ribuan pendidik yang suaranya jarang didengar pembuat kebijakan.
“Langkah pertama yang harus dilakukan adalah berani jujur dan akui ada kesalahan. Kurikulum yang belum matang harus disempurnakan kembali, kembalikan porsi materi dasarnya agar kuat. Penggunaan anggaran teknologi harus diperiksa ulang dan diarahkan supaya tepat sasaran, serta wajib dibarengi pelatihan guru yang memadai. Pendidikan itu bukan bisnis yang bisa instan berubah atau cepat untung. Skor 359 ini adalah peringatan keras: kita sedang berjalan ke arah salah kalau tidak segera dibenahi secara total,” pungkas Iman Zanatul Haeri.
Kini, masyarakat dan dunia pendidikan menanti langkah pembenahan yang nyata, agar kualitas pendidikan Indonesia tidak terus tergerus dan mampu kembali bersaing di kancah dunia.
(red)
About the Author
