BANYUWANGI, 2 JULI 2026 – Sistem hukum perdata Indonesia menegaskan prinsip bahwa setiap sengketa harus diselesaikan secara tuntas dan menimbulkan kepastian. Hal ini tercermin dalam perjalanan hukum yang dialami O.I dan H. melawan K.P selama kurun waktu 2023 hingga 2026, yang berakhir dengan kemenangan mutlak di tujuh jenjang pemeriksaan.
Dr. Teguh Suharto Utomo, S.H., M.H., selaku kuasa hukum yang membela kepentingan kedua pihak tersebut, mengemukakan penilaian yuridisnya:
“Konsistensi putusan yang memenangkan klien kami di seluruh tingkatan menunjukkan bahwa kebenaran prosedural dan materiil telah terpenuhi secara utuh. Secara hukum, K.P kini memiliki kewajiban mutlak untuk mematuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap,” tandasnya.
POSISI AWAL SENGKETA
Perkara bermula dari gugatan Nomor 91/Pdt.G/2023/PN.Bwi. Melalui putusan tanggal 20 Maret 2024, Majelis Hakim menetapkan tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, serta menghukum pembayaran ganti rugi materiil sebesar Rp300.000.000 dan ganti rugi immateriil sebesar Rp350.000.000 beserta biaya perkara.
Ketetapan hukum ini kemudian diperkuat melalui upaya hukum berjenjang: Banding Nomor 284/PDT/2024/PT, Kasasi Nomor 6433 K/Pdt/2025, hingga Peninjauan Kembali Nomor 1074 PK/Pdt/2025. Sejak saat itu, putusan tersebut bersifat final dan mengikat.
PEMBATASAN TERHADAP GUGATAN BERULANG
Pihak lawan kemudian mengajukan gugatan baru dengan Nomor 127/Pdt.G/2024/PN.Bwi, yang pada hakikatnya mengangkat materi sengketa yang identik dengan putusan yang telah ada. Hal ini kemudian ditolak oleh pengadilan, dan penolakan tersebut dikuatkan lagi pada Pengadilan Tinggi Nomor 435/PDT/2025 serta Mahkamah Agung Nomor 2468 K/Pdt/2026 tanggal 29 Juni 2026.
Landasan hukum yang digunakan adalah asas nebis in idem, sebuah prinsip fundamental yang melarang pemeriksaan ulang perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, guna mencegah ketidakpastian hukum dan beban berlebih bagi lembaga peradilan maupun pihak yang berperkara.
TINJAUAN TERHADAP LAPORAN LAINNYA
Selain jalur perdata, terdapat pula upaya pelaporan pidana melalui Nomor Laporan SP Lidik/575/Polresta Banyuwangi tanggal 8 Mei 2023. Namun, berdasarkan hasil penyelidikan tidak ditemukan cukup bukti permulaan tindak pidana, sehingga proses tersebut dihentikan secara prosedural.
ASPEK KEKERABATAN
Pihak O.I dan H. menyatakan bahwa peristiwa ini menimbulkan keprihatinan tersendiri, mengingat adanya hubungan darah di mana K.P adalah keponakan yang sejak masa tumbuh kembangnya telah dibina, dididik, dan dibantu kehidupannya. Pernyataan ini merupakan sudut pandang dari pihak mereka.
PENEGASAN PRINSIP HUKUM
Lebih lanjut Dr. Teguh Suharto Utomo menjelaskan makna filosofis di balik putusan tersebut:
“Asas nebis in idem adalah penjaga keseimbangan dalam hukum acara. Ia menjamin bahwa hak yang telah diputus tidak boleh diperdebatkan terus-menerus, sehingga hakim dapat memberikan keadilan yang sekaligus memberikan kepastian,” paparnya.
Rangkaian kemenangan ini membuktikan bahwa sistem hukum berjalan untuk melindungi hak yang sah.
“Keadilan bukan hanya tentang memenangkan perkara, melainkan juga tentang kesadaran untuk menghormati apa yang telah diputus demi ketertiban hukum. Kepastian hukum adalah hak asasi yang dilindungi konstitusi,” tutupnya.
Redaksi Analisis Hukum & Yuridis
About the Author
