Manche Kota
Ketua Umum Wuamesu Indonesia
Bencana Tidak Boleh Selalu Ditangani Setelah Terjadi
Gempa yang kembali mengguncang Flores seharusnya tidak hanya menjadi momentum untuk menghitung magnitudo, menentukan lokasi pusat gempa, maupun mendata kerusakan. Lebih dari itu, setiap peristiwa bencana perlu menjadi bahan evaluasi serius mengenai kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi risiko yang berulang.
Flores berada di kawasan dengan aktivitas tektonik dan vulkanik yang tinggi. Gempa bumi, letusan gunung api, longsor, banjir, kekeringan hingga potensi tsunami merupakan ancaman yang harus dihadapi dengan kesiapsiagaan.
Karena itu, kebencanaan tidak boleh lagi dipandang semata-mata sebagai persoalan tanggap darurat. Paradigma harus bergeser dari sekadar menanggulangi bencana menjadi membangun tata kelola kebencanaan yang terencana, berkelanjutan, dan berbasis risiko.
Selama ini, pola penanganan masih cenderung reaktif. Ketika gempa terjadi, pemerintah dan masyarakat bergerak, posko didirikan, bantuan dikumpulkan, korban dievakuasi, kerusakan didata, kemudian dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Semua tahapan tersebut tentu penting. Namun, apabila berhenti pada penanganan setelah bencana, kita seolah terus menyediakan ambulans di bawah jurang tanpa benar-benar membangun pagar pengaman di atasnya.
Risiko Bencana Harus Masuk dalam Kebijakan Pembangunan
Mitigasi bencana harus menjadi bagian dari setiap pengambilan keputusan politik dan pembangunan daerah. Risiko harus diperhitungkan dalam penyusunan anggaran, tata ruang, pembangunan permukiman, sekolah, rumah sakit, jalan, jembatan hingga kebijakan investasi.
Pertama, regulasi harus benar-benar berbasis risiko. Daerah yang memiliki ancaman gempa membutuhkan penerapan standar bangunan tahan gempa yang bukan hanya tertulis dalam peraturan, tetapi juga diawasi secara konsisten.
Pemberian izin pembangunan tidak seharusnya mengabaikan kondisi geologi, peta risiko maupun keberadaan jalur evakuasi.
Kedua, pendidikan kebencanaan harus dimulai sejak sekolah. Anak-anak di Flores perlu memiliki pengetahuan praktis tentang apa yang harus dilakukan ketika gempa, tsunami, erupsi maupun kebakaran terjadi.
Simulasi tidak boleh hanya menjadi kegiatan seremonial setahun sekali. Kesiapsiagaan harus menjadi kebiasaan yang terus dilatih.
Ketiga, mitigasi harus menjadi gerakan sosial dan budaya. Gereja, masjid, komunitas adat, pemerintah desa, sekolah, organisasi kepemudaan hingga keluarga memiliki peran penting dalam membangun pengetahuan mengenai jalur evakuasi, titik kumpul dan kelompok masyarakat yang harus mendapatkan prioritas pertolongan.
Keempat, APBD harus mencerminkan tingkat risiko daerah. Jangan sampai anggaran kebencanaan baru dicari setelah bencana terjadi.
Investasi mitigasi memang sering tidak terlihat spektakuler. Namun, sebuah sekolah yang dibangun dengan standar keselamatan yang baik dapat menyelamatkan ratusan anak ketika bencana datang.
Membangun Habitus Masyarakat yang Siaga
Selain kebijakan pemerintah, cara masyarakat memandang bencana juga harus berubah.
Bagi wilayah seperti Flores, ancaman bencana harus dipahami sebagai risiko yang selalu ada. Bukan untuk menumbuhkan ketakutan atau kepasrahan, melainkan untuk membangun kebiasaan hidup yang lebih siap.
Masyarakat yang tinggal di wilayah dengan musim hujan terbiasa mempersiapkan diri sebelum hujan datang. Prinsip yang sama perlu diterapkan dalam menghadapi gempa, tsunami maupun erupsi.
Rumah, sekolah, fasilitas umum, tata ruang, sistem pemerintahan dan kehidupan sosial harus dibangun dengan kesadaran bahwa bencana dapat terjadi kapan saja.
Kita mungkin tidak mampu menghentikan gempa. Namun, kita mampu mengurangi kemungkinan gempa berubah menjadi tragedi kemanusiaan yang lebih besar.
Gempa adalah peristiwa alam. Tetapi besarnya korban jiwa dan kerusakan tidak selalu semata-mata ditentukan oleh kekuatan alam. Dalam banyak keadaan, dampaknya juga berkaitan erat dengan kualitas tata kelola, kesiapan infrastruktur dan kesadaran masyarakat.
Saatnya Flores Membangun Politik Kebencanaan
Sudah waktunya Flores tidak hanya memiliki strategi penanggulangan bencana, tetapi membangun politik kebencanaan yang menempatkan keselamatan masyarakat sebagai bagian utama dari pembangunan.
Regulasinya harus siap. Anggarannya harus siap. Infrastruktur harus memenuhi standar keselamatan. Sekolah harus siap. Aparat pemerintahan harus siap. Masyarakat harus siap. Dan budaya kesiapsiagaan harus tumbuh dalam kehidupan sehari-hari.
Kita tidak dapat memilih kapan bumi akan berguncang.
Tetapi kita dapat memilih bagaimana masyarakat Flores menghadapi guncangan tersebut: apakah kembali menjadi korban karena ketidaksiapan yang terus berulang, atau menjadi masyarakat yang memiliki sistem, pengetahuan, infrastruktur dan budaya yang tangguh menghadapi bencana.
Flores tidak hanya membutuhkan respons setelah bencana. Flores membutuhkan keberanian politik untuk membangun keselamatan sebelum bencana datang.
Red
About the Author
