JAKARTA, 23 SEPTEMBER 2026 — Potensi gempa bumi besar dari zona megathrust di Indonesia menjadi perhatian serius dalam upaya mitigasi bencana. Pemerhati Mitigasi Bencana Geologi, Dr. Ir. Surono, DEA., IPU., yang akrab disapa Mbah Rono, menilai kesiapsiagaan menghadapi ancaman tersebut tidak cukup hanya melalui pembangunan infrastruktur atau perubahan struktur kelembagaan.
Menurutnya, pemerintah perlu menempatkan penataan ruang berbasis peta risiko bencana sebagai salah satu fondasi utama dalam mengurangi dampak gempa bumi dan tsunami.
Hal tersebut disampaikan Mbah Rono saat menjadi narasumber dalam Podcast EdShareOn yang dipandu Eddy Wijaya. Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan bahwa keberadaan 13 zona megathrust di Indonesia merupakan bagian dari dinamika geologi yang telah berlangsung jauh sebelum kehidupan modern berkembang.
Di sisi lain, aktivitas tektonik tersebut juga berkaitan dengan terbentuknya berbagai sumber daya alam, seperti minyak, gas bumi, dan mineral.
“Megathrust itu keniscayaan. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah daerah menggunakan peta rawan bencana gempa bumi dan tsunami yang sudah dibuat para ahli sebagai landasan utama penataan ruang wilayah,” ujar Mbah Rono.
Pengendalian Permukiman di Zona Rawan
Mbah Rono menyoroti masih adanya pembangunan permukiman dan infrastruktur di sejumlah wilayah yang memiliki potensi bahaya bencana.
Menurutnya, pembangunan jalan maupun jalur evakuasi harus berjalan beriringan dengan pengendalian pertumbuhan permukiman berdasarkan tingkat kerawanan suatu wilayah.
Kondisi tersebut menjadi semakin penting bagi masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir, mengingat waktu yang tersedia untuk melakukan evakuasi setelah gempa yang berpotensi memicu tsunami relatif terbatas.
“Sehebat apa pun infrastruktur jalan tol atau jalur evakuasi yang dibangun, tidak akan efektif jika pemukiman tetap dibiarkan tumbuh subur di kawasan rawan bencana. Kunci utamanya adalah pengendalian tata ruang,” tegas Anggota Dewan Energi Nasional tersebut.
Penguatan SDM dan Teknologi Kebencanaan
Terkait wacana penggabungan BMKG, PVMBG, dan BNPB dalam satu kementerian, Mbah Rono menilai pembenahan struktur birokrasi perlu disertai penguatan kapasitas dan keahlian di bidang kebencanaan.
Ia menyebut sedikitnya ada tiga aspek yang perlu mendapat perhatian pemerintah, yakni peningkatan jumlah tenaga ahli kebumian, penguatan sistem pemantauan, serta peningkatan pemahaman pemerintah daerah terhadap prosedur penanganan bencana.
Pertama, pemerintah perlu memperbanyak tenaga ahli vulkanologi dan geologi yang memahami karakteristik geologi serta kebencanaan di berbagai wilayah Indonesia.
Kedua, sistem pemantauan perlu terus diperkuat melalui pengembangan dan penambahan peralatan teknologi. Menurutnya, kemampuan produksi peralatan pemantauan di dalam negeri juga perlu terus didorong.
Ketiga, pemerintah daerah harus mendapatkan edukasi yang memadai mengenai prosedur tetap kebencanaan agar mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat ketika kondisi darurat terjadi.
Data Geologi Harus Jadi Dasar Pembangunan
Mbah Rono juga mengingatkan bahwa besarnya dampak bencana tidak hanya ditentukan oleh kekuatan fenomena alam. Risiko korban jiwa dan kerugian dapat meningkat ketika faktor manusia, terutama kelalaian dalam mengantisipasi ancaman, tidak diperhitungkan dalam proses pembangunan.
Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu menjadikan data dan kajian geologi sebagai dasar dalam menentukan kebijakan pembangunan serta perlindungan masyarakat.
“Bencana itu sering kali dikaitkan dengan dampak kerugian ekonomi dan korban jiwa yang timbul akibat ulah manusia yang abai. Tugas pemerintah daerah bukan bersikap reaktif saat kejadian, melainkan menggunakan data geologi untuk melindungi keselamatan masyarakat dalam jangka panjang,” pungkasnya.
(EdShareOn/Admin)
About the Author
